DEMOKRASI DAN ISLAM: WACANA LIBERALISME DAN IMPLIKASI SOSIAL-POLITIKNYA DI INDONESIA

 

Di kalangan Muslim Indonesia, diskursus tentang Piagam Madinah   dan Negara Madinah,   bukan barang asing. Di era Presiden Abdurrahman Wahid saat ini, diskursus tentang Negara Madinah itu kian merebak di kampus-kampus,   kalangan gerakan Islam dan  aktivis masjid. Tentang Negara Madinah ini,  mungkin, hanya ada satu negara Islam yang   paling   ideal,   yaitu  Negara  Madinah   dengan   Piagam Madinah-nya   pada  masa Rasulullah.  Namun,   untuk  kebanyakan,  Negeri  Madinah   ini  hampir-hampir  bagaikan “negeri dongeng” meski ada dalam sejarah. Untuk menghindari  “dongengisasi,” maka ada baiknya diajukan contoh negara Islam lain di jantung Eropa: Spanyol zaman Islam (Islamic Spain).

Negeri Muslim dan umat  Muslim di  Spanyol  merupakan salah satu wilayah yang paling  jauh dari   jantung dunia Islam, tetapi sangat toleran. Bernard Lewis menunjukkan bahwa Islam yang lebihawal  itu, ternyata cenderung lebih toleran dibanding Islam yang lebih belakangan. Padamasa  Islam awal   itu,  banyak pergaulan  sosial  yang berlangsung dengan  lancar  antarakaum Muslim,  Kristen,  dan Yahudi.  Meskipun menganut  agama-agama yang berbeda,mereka membentuk sebuah masyarakat yang tunggal, di mana perkawanan antarpribadi, kemitraan dalam bisnis, hubungan guru-murid dalam kehidupan ilmu pengetahuan, dan bentuk-bentuk lain kegiatan bersama berlangsung normal dan bahkan sangat umum. Kerja sama kultural ini tampak dalam banyak cara. Orang-orang Islam, Kristen, dan   Yahudi   hidup   dalam   suasana   penuh   peradaban,   saling   hormat,   dan   saling mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Tidak ada sedikit pun diskriminasi. Karena   itu,   masalah   pluralisme   adalah   masalah   bagaimana   kaum   Muslim mengadaptasikan   diri  mereka   dengan   dunia  modern.  Hal   ini   pasti   akan  melibatkan masalah-masalah   bagaimana   mereka   memandang   dan   menilai   sejarah   Islam,   dan bagaimana mereka melihat dan menilai perubahan dan keharusan membawa masuk nilai- nilai Islam yang normatif dan universal ke dalam dialog dengan realitas ruang dan waktu.

Sejarah kaum Muslim, seperti halnya sejarah komunitas umat manusia manapun, selalu memiliki potensi untuk membuat kesalahan atau berbelok dari jalan yang benar.Selain karena truisme sederhana seperti yang dikatakan penyair Inggris Alexander Pope, yakni   bahwa   “berbuat   salah   itu  manusiawi,”   semua   sejarah   jelas   dengan   sendirinyaadalah sejarah manusia, dan tidak ada seorang manusia biasa pun yang sakral dan suci. Singkatnya, manusia pada dasarnya baik, tetapi ia juga lemah. Berkaitan dengan kelemahan ini, manusia memiliki potensi untuk mengubah dirinya menjadi seorang tiran, kapan   saja   ia  memandang   dirinya   serba   berkecukupan   dan   tidak   lagi  membutuhkan manusia-manusia lain.  Terhadap prinsip ini,  harus juga ditambahkan ajaran Islam yang sangat terkenal bahwa pada mulanya umat manusia adalah satu dan bahwa semua orang pada dasarnya sederajat.

 

Dalam hal ini, kaum Muslim klasik seperti di Spanyol ini telah berhasil sepenuhnya menginternalisasikan konsepsi mengenai manusia yang positif dan optimistik   seperti   disebutkan   di   atas.   Sebuah   konsepsi   yang   kemudian  menjadikan mereka   komunitas   yang   demikian   kosmopolit   dan   universalisnya,   sehingga  merekabersedia   belajar   dan   menerima   segala   yang   bernilai   dari   pengalaman-pengalamankomunitas lain.

Demikianlah,   peran   kaum Muslim  yang   awal   sebagai   salah   satu   di   antara beberapa   komunitas   yang   menginternasionalisasi   ilmu   pengetahuan.   Dalam   setiap peradaban,  orang-orang  tertentu meneliti  pada alam  itu sendiri  sebab-sebab perubahan yang menggejala, bukan pada kemauan manusia atau luar manusia .Meskipun demikian, sebelum orang-orang Arab mewarisi   filsafat  alam Yunani  dan alkeni  Cina,  kemudianmeneruskannya   ke   Barat,   tidak   ada   badan   tunggal   ilmu   pengetahuan   alam   yangditeruskan dari satu peradaban ke peradaban lain. Sebaliknya,   dalam  setiap   peradaban,   penelitian   tentang   alam mengikuti   jalan sendiri-sendiri.  Para  filsuf Yunani  dan Cina memberi  penjelasan yang berbeda  tentangdunia fisik yang sama. Sebagian besar hasil usaha itu pertama-tama diserap oleh Islam, yang dari   tahun 750 M hingga  akhir  Zaman Tengah  terbentang dari  Spanyol  hingga Turkestan. Orang-orang Arab menyatupadukan badan ilmu pengetahuan yang luas itu dan menambahnya.

Dalam kesepakatan  lain,  hal   senada yang  juga dikemukakan demikian:  adalah kelebihan orang-orang Arab bahwa, meskipun mereka merupakan para pemenang secara militer   dan   politik,  mereka   tidak  memandang   peradaban   negeri-negeri   yang  mereka taklukkan dengan sikap menghina, bahkan Islam menghormati pluralitas dan menghargai kultur  masyarakat  yang  ada.  Sebagai   ilustrasi,   segera   setelah diketemukan,  kekayaan kebudayaan Syiria, Persia, dan Hindu mereka salin ke dalam bahasa Arab. Para khalifah, gubernur,  dan  tokoh-tokoh yang  lain menyantuni  para   sarjana  yang melakukan  tugas penerjemahan,  sehingga kumpulan  ilmu bukan-Islam  (non-Islamic  learning)  yang  luas dapat  diperoleh dalam bahasa Arab.  Semangat  pluralisme dikembangkan dan  toleransi ditegakkan dengan kasanah intelektual yang diperkaya.

Dalam   konteks   Indonesia   ketika   negara   ini   berada   di   bawah   PresidenAbdurrahman Wahid, di mana berbagai kemajemukan kini mengalami pengeroposan dan kerusuhan merebak, dari Ambon, Maluku, Mataram sampai kawasan lain, kita tidak perlu lagi mempersoalkan pluralitas   pengikut Kristen,  dan Muslim serta Yahudi,  tiga agama Ibrahim   itu.   Yang   dibutuhkan   adalah   leadership   (kepemimpinan)   Gus   Dur   untuk mengatasi   krisis   ekonomi,   sosial   dan   politik-ideologis,   dengan   mendayagunakan pluralitas (kemajemukan) itu, jangan sampai pemerintahannya mengalami breakdown of economic,  political  and social-cultural    policy making,  yang  justru bisa menimbulkan konflik horisontal pada tingkat menengah ke bawah. Pada aras ini, prinsip dan nilai-nilai Negara Madinah    (Piagam Madinah)  yang  sering diartikulasikan   Gus  Dur   (dan Cak Nurcholish Madjid), semestinya  dipraksiskan dan disosialisasikan pemerintahan Gus Duragar   salah   pengertian   dan   phobia   tentang   Islam   di   kalangan   non-Muslim   bisa

diminimalisasikan Mudah-mudahan apa yang dikemukakan di sini bisa sedikit mereduksi kengerian akan bayangan sistem Negara Madinah (Islam) di Indonesia, di mana kini para tokoh Muslim menjadi  pemimpinnya  yakni  Gus  Dur,  Amien Rais   (Ketua  MPR)  dan Akbar Tanjung (Ketua DPR). Pada level wacana, Phobia Islam sebaiknya disikapi dengan pemahaman   ilmu   pengetahuan,   akal   budi   dan   logika.   Islam menjamin   pluralisme.

Bukankah Islam rahmatan lil alamin?

Di   bawah   era   Presiden  Abdurrahman  Wahid,   ternyata   gagasan   “jalan   ketiga” Anthony Giddens menjadi wacana (discourse) memikat di kalangan kaum pro demokrasi, kalangan   santri   dan   aktivis   Islam.   Politik   “jalan   ketiga”   adalah   representasi   dari pembaharuan   demokrasi   sosial.  Politik   “jalan   ketiga”,   demikian  Giddens,   diperlukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan perbedaan antara garis  kiri  dan garis kanan dalam politik sudah begitu besar. Saat ini pandangan (mengenai dunia) dari elite kiri yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Sementara pandangan kanan yang baru juga tidak memadai karena mengandung banyak kontradiksi. Pandangan politik aliran tengah sendiri juga telah menjadi begitu radikal hingga tidak  lagi  mampu menampung politik kiri  maupun kanan.  Diperlukan  sebuah wahana baru untuk menampung kiri moderat (hasil pembaruan kanan) dan kiri tengah (hasil pembaruan kiri) agar politik emansipatoris dan keadilan sosial tetap menjadi pusat perhatian. Menanggapi  gagasan brilian Giddens    dalam konteks  masyarakat  Barat   itu,  Profesor Chibli  Mallat,   ahli   politik   Lebanon,   mengatakan   konsepsi   “jalan   ketiga”  Anthony Giddens sebagai konsepsi politik yang baru. Namun Giddens dinilai telah mengabaikan negara-negara non-Barat,  khususnya  negara-negara Muslim.  Sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an,  slogan “jalan ketiga” Giddens  itu sudah berkumandang di  negara-negara Muslim.  Revolusi   Iran-lah yang mencanangkannya  dengan menegaskan bahwa  “jalan ketiga” adalah Islam, yang sistem kemasyarakatan bukan model Barat (kanan) atau model Soviet (kiri), tidak Blok Barat  maupun Blok Timur  (la syarqiyah la gharbiyah).

Profesor Mallat mencatat, dalam sejarah abad ke-XX, “jalan ketiga” adalah nama lain dari  Nazisme  Jerman dan Fasisme  Italia,  yang mencoba memberi  alternatif  baruterhadap   ideologi   komunisme   (Uni   Soviet)   dan   kapitalisme   (AS).  Mallat   kemudian mengusulkan agar para penganut “jalan ketiga” lebih menekankan nilai-nilai peradaban yang mampu menghilangkan berbagai ketimpangan struktural.

Dengan menyimak gagasan Giddens dan  tanggapan Mallat   itu,  saya kira,  ada baiknya para inteligensia Muslim kini harus mencermati “jalan ketiga” yang kontekstual dengan Indonesia, di mana pluralitas (kemajemukan) sangatlah sarat  kompleksitas. Tentang Islam dalam hubungannya dengan “jalan ketiga” Giddens itu, saya ingin meminjam diskursus Bernard Lewis yang menyatakan bahwa Islam yang lebih awal di era Cordova Spanyol,  sangatlah toleran. Saya kira,  di Indonesia Islam yang lebih awalitu datang dengan jalan damai melalui perdagangan. Dan sebagaimana di   zaman Islam

Cordova  Spanyol,  di   Indonesia  pun  Islam  awal   ini   ternyata   cenderung   lebih   toleran dibanding  Islam yang  lebih belakangan.  Pada masa  Islam awal   itu,  banyak pergaulan sosial yang berlangsung dengan lancar antara kaum Muslim, Kristen, Hindu, Buddha danCina.  Meskipun  menganut   agama-agama   yang   berbeda,  mereka  membentuk   sebuah masyarakat  yang beradab,  di  mana  perkawanan antarpribadi,  kemitraan dalam bisnis, hubungan   guru-murid   dalam  kehidupan   ilmu   pengetahuan,   dan   bentuk-bentuk   lainkegiatan bersama berlangsung normal dan bahkan sangat umum.

Kerja sama kultural ini, seperti dicatat Anthony Reid, tampak dalam banyak caraorang-orang Islam,  Hindu-Budha dan Kristen menjalankan kehidupan dan kebudayaan. Bahkan di era pergerakan nasional untuk mewujudkan   kemerdekaan, kaum pluralis ini berjuang dalam spirit    Sumpah Pemuda.  Dan sampai  era demokrasi  parlementer Bung Karno pada 1950-an,  kaum Muslim dan non-Muslim  itu hidup dalam  suasana penuh peradaban,   saling   hormat,   dan   saling  mengembangkan   ilmu   pengetahuan   dan   seni budaya. Tidak ada sedikit pun diskriminasi, karena pembangunan bangsa dan karakternya (nation and character  building)  berjalan wajar.  Karena  itu,  masalah pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri mereka dengan dunia modern, yang sampai  kurun 1950-an  itu dijamin oleh konstitusi.  Pada   kurun waktu  itu  Islam menghormati   pluralitas   dan   menghargai   kultur   masyarakat   yang   ada.   Semangat pluralisme   dikembangkan   dan   toleransi   ditegakkan   dengan   kasanah   intelektual   yang diperkaya.

Akan tetapi, di bawah Orde Baru Soeharto,semua itu mengalami keretakan: state building   (pembangunan   negara)   telah  melebihi   dan  menghancurkan   nation   building (pembangunan bangsa).  Negara  kian  represif  dan hegemonik,  melibas  masyarakat  di seluruh   etnis,   kelas,   dan   lapisan.   Politik   belah   bambu   dan   regimentasi  Orde   Baru Soeharto meluluhlantakkan  spirit kebangsaan dan kemanusiaan. Karena itu, para intelektual dan elite Islam harus mencari jalan keluar dari krisis-krisis sosial,ekonomi,politik dan ideologi dewasa ini, agar reformasi tidak mengalami stagnasi, agar bangsa  ini   tidak mengalami  disintegrasi.  Giddens menyebut  politik “jalan ketiga” dengan menekankan “tak ada hak tanpa tanggung jawab”.

Di dalam Islam era Rasululah, “tak ada hak tanpa tanggung jawab” itu teraksentuasikan dalam   Piagam Madinah, yang menjamin kebebasan, persamaan dan keadilan. Di era Islam Cordova, Spanyol, spirit dan konsepsi   “Piagam   Madinah”     itu   kemudian   menjadikan   mereka   komunitas   yang pluralistik,  kosmopolit  dan universal,  sehingga mereka bersedia belajar  dan menerima segala yang bernilai dari pengalaman-pengalaman komunitas lain.

Dalam konteks  Indonesia era Presiden Abdurrahman Wahid  ini,   selain  sumber non-Islam, maka Islam seyogyanya menjadi sumber inspirasi dan nilai untuk membentuk good governance dan supremasi hukum, yang  merupakan suatu keharusan. Ini signifikan untuk mewujudkan   apa yang disebut  Anthony Giddens sebagai  politik “jalan ketiga”, yang  menekankan   nilai-nilai     peradaban   untuk  menghapuskan   struktur   ketimpangan.

Tegaknya   negara   hukum     dan   terwujudnya  good   governance  ini   akan   melandasi tegaknya demokrasi, politik emansipatoris dan keadilan sosial  guna menjamin pluralitas (kemajemukan) yang kini dalam kerawanan.

Sebagai   sebuah   sistem  (politik)   yang   bersifat   partisipatif,   yang  mengesahkan persamaan hak di antara sesama manusia, maka demokrasi mungkin merupakan struktur “terbaik” yang pernah ada. Dan tidaklah mengherankan jika pengalaman dan eksperimen demokrasi   di   zaman  Yunani   kuno   itu  menjadi  model   ideal   bagi   para   pemikir   dan teoritikus politik di  zaman modern  ini.  Akan  tetapi,  ada satu konsep  lagi  yang pantas dijadikan wacana dan didiskusikan  idealitasnya bagi Indonesia masa depan, yaitu Negara Madinah.   Negara  Madinah   ini  merupakan   alternatif   dalam  menghadapi   keganasan kapitalisme   di   tingkat   global,   regional   dan   nasional   yang   telah   menimbulkan dehumanisasi,  yang oleh Peter  Berger  disebut    piramida  kurban manusia  yang  amat dahsyat     atau   disebut  Herbert  Marcuse   telah  membikin   umat  manusia.menjadi   “one dimentional man”, manusia satu dimensi.

Untuk memulai wacana tentang Negara Madinah ini, yang berbeda hampir 180 derajat  dengan Negara   atau  Masyarakat  Madani,  maka  perlu  ada  penjelasan  teoritis. Berdasarkan diskursus    Prof  Dr  Muhammad Thahir  Azhary,   saya melihat  umat   Islam Indonesia,  melalui  parti-partai  politik  Islam,  perlu menghidupkan  lagi  pemikiran  Ibnu Khaldun   (1332-1406)   yang   diakui   otoritasnya,   baik   sebagai   pemikir   tentang   negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologi. Dalam bukunya Ibnu Khaldun menemukan suatu tipologi negara dengan tolok ukur kekuasaan (al mulk).  Ia membagi negara  menjadi  dua kelompok yaitu 1)  negara  dengan  ciri  kekuasaan  alamiah  (mulk tabi’i) atau negara tradisional, dan 2) negara dengan ciri kekuasaan politik (mulk siyasi) atau negara modern.

Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan otoriter (despotisme) dan cenderung kepada “hukum  rimba”.  Di  sini  keunggulan dan kekuatan sangat   berperan.  Hukum  hanya   dipakai   untuk  menjerat   leher   rakyat   yang   tertindas, sementara   elit   penguasa   bebas  melakukan   dosa   dan  maksiat   sesukanya   dan   prinsip keadilan diabaikan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial-politik. Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara yang tidak berperadaban (uncivilized state).

Sementara  itu,   tipologi  negara modern yang berdasarkan kekuasaan politik dibaginyamenjadi tiga macam yaitu

(1) negara hukum atau nomokrasi Islam (siyasah diniyah),

(2)negara hukum sekuler (siyasah  ‘aqliyah),

(3) negara “Republik” ala Plato (siyasahmadaniyah).

 

Negara Madani  yang disebutkan  terakhir  adalah  sebentuk negara sekuler yang dipertahankan oleh para politisi  Islam yang bekerja sama bahu-membahu dengan orang-orang   sekuler   dalam   membentuk   suatu   “negara   sekuler”   dalam   bingkai nasionalisme. Dan itu sah saja. Negara hukum dalam  tipe yang pertama adalah suatu negara yang menjadikan syari’ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcolm H. Kerr, sebagaimana dikutip oleh Thahir  Azhary,  menamakannya  dengan  istilah nomokrasi   Islam  (Islamic  nomocracy).

Karakteristik   siyasah   diniyah   atau  Negara  Hukum  berdasarkan   Islam menurut   Ibnu Khaldun adalah negara yang berdasarkan al- Qur’an dan Sunnah, serta akal manusia yang turut   juga   berperan   dan   berfungsi   dalam   kehidupan   negara.  Akal   manusia   yang dimaksudkan   adalah  ijma’  ulama  dan qiyas.  Sehingga  Negara  Nomokrasi   Islam  atau Negara Islam adalah Negara Ulama. Waqar Ahmad Husaini mencatat, nomokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di  akhirat (al-masalih al-kaffah).  Ahmad Husaini  bahkan menggunakan  istilah “Negara Syari’ah” untuk siyasah diniyah atau nomokrasi Islam.  Hal ini  karena hukum di dalam Islam dikenal secara yurisprudensi sebagai syariah.

Menurut Ibnu Khaldun tipe negara yang paling baik dan ideal di antara siyasah diniyah,  siyasah  ‘aqliyah,  dan siyasah madaniyah ialah siyasah diniyah atau nomokrasi Islam.  Siyasah  ‘aqliyah hanya  mendasarkan pada  hukum  sebagai  hasil   rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Negara semacam ini dapat kita lihat  pada negara-negara demokrasi  Barat  di  Eropa maupun Amerika pada umumnya.

Pada siyasah madaniyah (Republik ala Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Negara Madani ini bisa kita lihat pada masa Demokrasi Parlementer   1950-an di bawah Soekarno. Sedangkan  archetype  Negara Madinah  terbaik di  masa modern adalah konsep siyasah   diniyah,   yang   pernah   didirikan   dan   diproklamasikan   oleh  Hassan  Turabi   di Sudan,  mendiang  Moh  Ali   Jinnah  di  Pakistan  dan  mendiang  S.M.  Kartosoewirjo  di Indonesia. Mereka mencoba mengidealisasikan Negara Madinah, bukan Negara Madani yang notabene adalah Negara Sekuler.  Negara Madinah yang dibayangkan Ibnu Khaldun itu,   lebih  menyukai   bentuk   nomokrasi   Islam  atau   dalam  istilahnya   siyasah   diniyah sebagai “satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen”.

Dalam pandangan Muslim,  demikian Olivier  Roy,  Negara Madinah  seperti   itulah yang menjadi  cita-cita ideal  mayoritas umat Islam.

Di Indonesia, jika partai-partai politik Islam luput dengan perdebatan tentang halini, maka kehadirannya akan kehilangan signifikansi. Dan, lebih dari itu, secara ideologispartai-partai   Islam  tidak memihak  sedikit  pun  pada   Islam  jika   tidak mengemukakankonsep Negara Madinah  ini  dan  implementasinya di   Indonesia.  Saya yakin,   tidak adaseorang  tokoh partai  politik  Islam pun yang pernah memperdebatkan  tentang konsep

Negara  Madinah   dan  Negara  Madani   (sekuler)   ini   sebelumnya.  Karena   dari   banyak pernyataan-pernyataan mereka,  mengindikasikan bahwa mereka  tidak punya  wawasan sedikit  pun tentang sistem kenegaraan.  Kalau aspirasi  dan suara umat  diserahkan pada orang-orang yang seperti tokoh-tokoh partai politik Islam sekarang ini, maka itu artinya sama dengan menyerahkan  jiwa-raga  rakyat  kepada politisi  berjiwa   singa dan buaya.

Maka, tidaklah berlebihan, —dengan menggunakan konsep teoritis Samuel Huntington, the   clash   of   civilization   (perbenturan   atau   pertarungan   peradaban)   antara   peradaban “madani” dan peradaban “madinah”—  jika sekarang ini  kita sebut  sebagai  pertarungan ideologis antara konsep ideologi negara sekuler dan negara agama (Islam), antara partai- partai politik Islam dan partai-partai politik sekuler.

Pada   hemat   saya,   berdasarkan   teori   nomokrasi   Islam   (rechstaat)   dari   Ibnu Khaldun   tentang   siyasah  diniyah  yang merupakan  tipe   ideal  dari  mulk  siyasi,  maka perdebatan   tentang  Negara  Madinah   itu   kini   ditunggu   publik   politik.  Namun,   untuk membawa  wacana  Negara  Madinah   ini   ke   ruang   publik   guna   diperdebatkan   secara terbuka dan fair di era KH Abdurrahman Wahid dewasa ini, ternyata sulit dan tergantung pada situasi, sejarah dan realitas obyektif yang mengitarinya.

Dalam sebuah surat di tahun 1953, seorang pengamat politik, Boyd R. Compton, menuliskan sesuatu yang tak terduga tentang Aceh: “Sungguhkah keadaan Aceh rawan pada  saat   ini? Daud Beureueh menandaskan,  desas-desus   tentang ketidakpuasan yang pecah di  Aceh  itu,  dihembuskan oleh kaum  feodal  yang kehilangan kekuasaan selama revolusi.” “Selain itu,  adalah ngawur pikiran bahwa Daud Beureueh mau menerima posisi rendahan di  bawah Kartosuwirjo Darul   Islam.  Sulit  pula dibayangkan para  tokoh kuat PUSA menyingkir ke pegunungan untuk melancarkan kampanye gerilya gelap melawan pemerintah. Posisi runding mereka dalam berhadapan langsung dengan pemerintah pusat sekarang ini cukup kuat untuk menegaskan keinglnan-keinginan secara damai.  Namun, tentu saja, tidak ada kepastian bahwa pimpinan PUSA berpikir demikian.”

“Saya menyatakan, kedamaian dan ketenangan di Aceh agaknya lebih bersifat tak nyaman ketimbang memperlihatkan kegelisahan terbuka. Saya memperoleh kesan umum dari  kunjungan singkat   ini,  bahwa Daud Beureueh dan  tokoh-tokoh PUSA memegang kontrol kuat atas pengikut mereka; ketenteraman di Aceh mungkin sekadar menunjukkan bahwa   umat   Islam Aceh  mentaati   perintah   para   pemimpin  mereka   dan  menunggu semacam perkembangan lebih lanjut. Seandainya benar demikian, alternatif-alternatif di Aceh   agaknya   adalah   perdamaian   yang   terus   berlanjut,   atau   jihad   suci  menegakkan Negara Islam besar-besaran dan terkoordinasi di masa datang yang cukup jauh.”

 

 

Laporan di atas menggambarkan sebuah keadaan Aceh di masa lalu dalam periode yang  sedang berubah.  Mungkin  tidaklah  terlalu  jauh berbeda  jika  sekarang gambaran yang sama akan muncul kembali. Untuk menelusuri akar perdebatan konsep negara madani atau masyarakat madani dan negara madinah,  maka kita perlu memahami adanya pembelahan kaum  intelektual yang menjadi “sumur watershed” sumber berbagai inspirasi. Di samping kelompok kaum cendekiawan yang merupakan sumber dari pemikiran politik dalam masa kini, ada suatu kelompok   penting   lain   yang   terdiri   atas   orang-orang   yang   terikat   pada   partai-partai

politik.

Dengan   pesatnya   perubahan  masyarakat   serta   nilai-nilai   sosial,   banyak   sekali orang, terutama kaum muda yang telah mendapat pendidikan modern, mencari jawaban berdasarkan   ideologi   berupa   kepercayaan-kepercayaan   baru,   alasan-alasan   kuat   guna menjawab   tantangan-tantangan   yang   diajukan   oleh   kepercayaan-kepercayaan   yang mereka warisi dari keluarga serta kelompok-kelompok mereka.  Dan dalam periode ini, mereka dapat menjumpainya dalam partai-partai politik. Maka persaingan antara partai- partai   tersebut   merupakan   pertarungan   ideologis   sistem-sistem   gagasan.   Namun, persaingan  sebenarnya   terdapat  dalam  lapangan pertempuran di  gunung-gunung yang dilakukan   para   pejuang,   kaum mujahidin   dan   sebagainya.  Kalau   di  Aceh,   lapangan perjuangan   ini   dinamakan   sebagai  glee  (hutan   rimba);   dan   orang-orang-orang   yang melakukan perjuangan ini dinamakan ureung glee  (orang yang bergerilya di hutan) atau ureung ateuh.

Pertempuran di  gunung-gemunung  itu hampir   tak menyiratkan konsep wacana ideologi   apa  yang mereka  perjuangkan.  Mungkin   sekadar  mensimplifikasi  persoalan, maka konsep negara yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang  jauh berbeda atau berlawanan dengan konsep yang selama ini dijalankan oleh Republik Indonesia.  Maka, dengan segala keterbatasan  itu pula kami  mencoba melihatnya dengan wacana konsep Negara  Islam atau Negara Madinah dan wacana konsep Negara Sekuler  atau Negara Madani.

Untuk memulai  wacana tentang Negara Madinah  ini,  yang berbeda hampir 180 derajat   dengan  Negara   atau  Masyarakat  Madani,  maka   perlu   ada   sedikit   penjelasan teoritis  tentang hal   ini.  Berdasarkan disertasi  Prof  Dr  Muhmmad Thahir  Azhary,  saya melihat umat Islam Indonesia, melalui parti-partai politik Islam, perlu menghidupkan lagi pemikiran   Ibnu  Khaldun   (1332-1406)   yang   diakui   otoritasnya,   baik   sebagai   pemikir tentang negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologi.

Dalam bukunya Ibnu Khaldun menemukan suatu tipologi negara dengan tolok ukur kekuasaan (al mulk). Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu

1) negara dengan ciri kekuasaan alamiah(mulk tabi’i) atau negara tradisional, dan

 

2) negara dengan ciri kekuasaan politik (mulk siyasi) atau negara modern.

Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan otoriter (despotisme) dan cenderung kepada “hukum  rimba”.  Di  sini  keunggulan dan kekuatan sangat   berperan.  Hukum  hanya   dipakai   untuk  menjerat   leher   rakyat   yang   tertindas, sementara   elit   penguasa   bebas  melakukan   dosa   dan  maksiat   sesukanya   dan   prinsip keadilan diabaikan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial-politik. Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara yang tidak berperadaban (uncivilized state).

Sementara   itu,   tipologi   negara  modern   yang   berdasarkan   kekuasaan   politik dibaginya menjadi  tiga macam yaitu

(1) negara hukum atau nomokrasi Islam (siyasah diniyah),

(2)  negara hukum sekuler   (siyasah  ‘aqliyah),  dan

(3)  negara “Republik” ala

Plato  (siyasah madaniyah).  Negara Madani  yang disebutkan  terakhir  adalah  sebentuk negara   sekuler  yang dipertahankan oleh orang-orang  Islam yang bekerja   sama  bahu- membahu dengan orang-orang kafir dalam membentuk suatu “negara musyrik”.

Negara hukum dalam  tipe yang pertama adalah suatu negara yang menjadikan syari’ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcolm H. Kerr, sebagaimana dikutip oleh Thahir  Azhary,  menamakannya  dengan  istilah nomokrasi   Islam  (Islamic  nomocracy).

Karakteristik  siyasah   diniyah  atau  Negara  Hukum  berdasarkan   Islam menurut   Ibnu Khaldun adalah negara yang berdasarkan al- Qur’an dan Sunnah, serta akal manusia yangturut   juga   berperan   dan   berfungsi   dalam   kehidupan   negara.  Akal   manusia   yang dimaksudkan  adalah  ijma’  ulama  dan  qiyas.  Sehingga  Negara  Nomokrasi   Islam  atau Negara Islam adalah Negara Ulama.

Waqar Ahmad Husaini mencatat, nomokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat (al-masalih al-kaffah). Husaini bahkan menggunakan istilah “Negara Syari’ah” untuk   siyasah  diniyah   atau  nomokrasi   Islam.  Hal   ini  karena  hukum di  dalam  Islam dikenal secara yurisprudensi sebagai syariah.

Menurut Ibnu Khaldun tipe negara yang paling baik dan ideal di antara siyasah diniyah, siyasah ‘aqliyah, dan siyasah madaniyah  ialah siyasah diniyah atau nomokrasi Islam.  Siyasah  ‘aqliyah  hanya  mendasarkan pada hukum  sebagai  hasil   rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Negara semacam ini dapat kita lihat  pada negara-negara demokrasi  Barat  di  Eropa maupun Amerika pada umumnya.

 

Pada siyasah madaniyah (Republik ala Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Negara Madani ini bisa kita lihat pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno (1959-1965). Sedangkan archetype Negara Islam terbaik adalah konsep siyasah diniyah.  Yang pernah didirikan dan diproklamasikan oleh S.M.  Kartosoewirjo  adalah nomokrasi Islam berdasarkan konsepsi siyasah diniyah ini. Negara Diniyah inilah yang dicoba pertahankan oleh para pejuang dan syuhada Islam Indonesia di masa lalu, bukan Negara Madani  yang  notabene  adalah Negara Sekuler  atau dalam sebutan yang  lebih emosional adalah Negara Syaitan. Dari ketiga tipe negara yang termasuk ke dalam bentuk mulk siyasi   itu,  maka secara  teoritis  Ibnu Khaldun  lebih menyukai  bentuk nomokrasi Islam atau dalam istilahnya siyasah diniyah sebagai “satu-satunya bentuk tata politik dankultural yang permanen”.

Negara  Islam seperti   itulah yang menjadi  cita-cita  ideal  seluruh umat  manusia. Berdasarkan kerangka  teoritis nomokrasi   Islam  (rechstaat)  dari   Ibnu Khaldun  tentang siyasah diniyah yang merupakan  tipe  ideal  dari  mulk siyasi,  maka perdebatan  tentang Negara Islam sudah waktunya untuk dibuka kembali. Jika partai-partai politik Islam luput dengan perdebatan tentang hal ini, maka kehadirannya akan kehilangan signifikansi. Dan, lebih dari itu, secara ideologis partai-partai Islam tidak memihak sedikit pun pada Islam jika tidak mengemukakan konsep Negara Madinah ini dan implementasinya di Indonesia.

Saya yakin,   tidak ada seorang  tokoh partai  politik  Islam pun yang pernah mendengar tentang konsep  Negara Diniyah  atau Negara Madinah atau konsep Negara Madani   ini sebelumnya. Karena dari banyak pernyataan-pernyataan mereka, mengindikasikan bahwa mereka tidak punya wawasan sedikit pun tentang sistem kenegaraan. Kalau aspirasi dan suara umat  diserahkan pada orang-orang yang seperti   tokoh-tokoh partai  politik  Islam sekarang  ini,  maka  itu artinya sama dengan menyerahkan  jiwa-raga kepada singa dan buaya.  Maka,   tidaklah   berlebihan,  —dengan  menggunakan   konsep   teoritis   Samuel Huntington,  the clash of  civilization  (perbenturan atau pertarungan peradaban)  antara peradaban “madani”  dan peradaban  “madinah”—  jika  sekarang  ini  kita  sebut   sebagai pertarungan  ideologis  antara konsep  ideologi  negara sekuler  dan negara  Islam,  antara partai-partai politik Islam dan partai-partai politik sekuler, antara partai politik dan front pembebasan atau seccesionist movement.

Tentu   saja  uraian   ringkas   ini  belum memberikan   bekas   yang  mendalam  bagi pergulatan pemikiran politik umat manusia. Sebagai sebuah sistem (politik) yang bersifat partisipatif,   yang   mengesahkan   persamaan   hak   di   antara   sesama   manusia,   maka demokrasi   mungkin   merupakan   struktur   “terbaik”   yang   pernah   ada.   Dan   tidaklah mengherankan  jika pengalaman dan eksperimen demokrasi  di  zaman Yunani  kuno  itu menjadi  model   ideal   bagi   para   pemikir   dan   teoritikus   politik   di   zaman  modern   ini. Padahal   ada   satu konsep   lagi  yang  pantas  dibahas   idealitasnya  bagi   Indonesia  masa depan, yaitu Negara Madinah.